"Mudah-mudahan bisa bertambah jumlah peserta yang lolos. Tapi kalau memang hasilnya jelek ya tidak bisa dipaksakan"
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) memutuskan akan memeriksa ulang Lembar Kerja Komputer (LJK) yang invalid. Ini dilakukan menyusul banyaknya LJK yang dianulir oleh tim pemeriksa dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "Kami sudah berkoordinasi dengan konsorsium PTN untuk memeriksa ulang LJK. Karena dari 165 ribu peserta, yang valid 147 ribu LJK. Sisanya 18 ribu tidak valid," ungkap Deputi SDM Aparatur KemenPAN&RB Ramli E Naibaho saat seminar Bakohumas di Kantor KemenPAN&RB, Selasa (25/9).
Tidak validnya data ini di antaranya adalah umur peserta yang melebihi, tidak ada tandatangan di daftar hadir, kurang lengkap pengisian LJK, terbukti melakukan kecurangan dalam ujian tulis. Bisa juga karena LJK tidak terbaca oleh komputer ketika proses scanning di BPPT. "Kami berikan apresiasi kepada konsorsium yang mau kembali melakukan pemeriksaan ulang terhadap 18 ribu LJK invalid. Ini agar peserta tes tidak kecewa karena hasil kerjanya bisa diperiksa," terangnya.
Dia berharap dengan pemeriksaan ulang ini, ada peserta yang lolos tes kompetensi dasar (TKD). "Mudah-mudahan bisa bertambah jumlah peserta yang lolos. Tapi kalau memang hasilnya jelek ya tidak bisa dipaksakan," sergahnya.
Di bagian lain, WamenPAN&RB Eko Prasojo menjamin titip menitip calon dalam seleksi CPNS tidak ada lagi. Jaminan ini sekaligus mematahkan isu yang beredar tentang masih adanya praktik kolusi dalam rekrutmen pegawai pada 8 September lalu. "Tidak ada lagi titip menitip calon dalam seleksi CPNS. Saya jamin itu, apalagi ujicoba tes CPNS 2012 cukup berhasil karena sampai hari ini belum ada laporan kecurangan," kata Eko.
Disebutkannya, kecurigaan titip menitip calon dalam seleksi CPNS 2012 salah satunya karena penundaan pengumuman kelulusan tes. Tapi kemudian, isu itu bisa dipatahkan dengan diumumkannya hasil tes lengkap dengan nilai. "Mana bisa instansi main-main kalau nilai peserta ada dicantumin juga," ucap guru besar Universitas Indonesia.
Pengalihan kewenangan dalam seleksi CPNS dari daerah ke pusat ini, diakui Eko sebagian besarnya kurang direspon kepala daerah. Kepala daerah yang lurus, justru bersyukur bila pengadaan CPNS dipegang pusat. Sebab bukan rahasia lagi, setiap pengadaan CPNS penuh dengan tekanan politik. "Tidak sedikit bupati dan walikota yang marah karena pengadaan CPNS ditarik ke pusat. Tapi banyak juga bupati yang senang karena bisa lepas dari pihak-pihak yang ingin minta balas budi," terangnya.
Besarnya tekanan politik itulah yang membuat kewenangan pemda itu ditarik ke pusat. Dengan harapan, tidak ada pejabat maupun politisi yang menekan panitia seleksi CPNS untuk mengganti nama titipan pejabat. "Alhamdulillah tahun ini sudah dimulai dan terbilang cukup sukses. Selain itu sistem rekrutmen yang bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi," tandasnya.
